Kelemahan Kepemimpinan SBY : kekecewaan yang berulang

 

Poltangan, 5 April 2007 

 

Sehari lalu tanggal 4 April 2007, muncul lagi satu lembaga ekstra presidensial yang dibentuk yaitu Dewan Penasehat Presiden (DPP) yang beranggotakan sembilan tokoh dari lintas bidang. Sebelumnya juga ada pembentukan UKP3R November 2006 lalu yang beranggotakan tiga orang. Sedangkan di awal kepemimpinannya Presiden SBY juga telah membentuk suatu lembaga Kepresidenan yang terdiri dari beberapa tokoh muda yang juga terkesan instant.

 

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa orang yang duduk di ketiga lembaga penyangga kepresidenan ini sebenarnya adalah para tokoh masyarakat yang tidak diragukan kapasitasnya. Saya tak ragu terhadap kemampuan dan dedikasi orang-orang macam: Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Marsilam Simanjuntak, Agus Wijoyo, Adnan Buyung Nasution, dan lainnya. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang terbaik di bidangnya yang dimiliki
Indonesia. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah : tepatkah pembentukan lembaga tersebut dari segi efektifitas dan efisiensi?

 

Dalam mengkaji efektifitas dari sebuah oraganisasi, salah satu alat analisa yang terbukti handal di dunia manajemen adalah teori dari 7S Mckinsey, yang terkenal dengan pendekatan Hard S dan Soft S-nya. Hard S terdiri dari tiga yaitu Structure, System dan Strategy sedangkan Soft S terdiri dari Style, Staff, Skill, dan Shared Value. Saya tidak akan menguraikan satu per satu mengenai pendekatan tersebut namun ingin langsung menerapkannya dengan kebijakan SBY berkaitan dengan isu-isu di atas.

 

Bagi saya pribadi sebenarnya, kekecewaan tersebut sudah terasa sejak awal pembentukan kabinet SBY ini yang sebenarnya, inilah presiden di
Indonesia yang pertama kali mendapatkan mandat langsung dari mayoritas rakyatnya untuk meneruskan pemerintahan reformasi. Dalam system presidensial yang memberikan mandate penuh tersebut ternyata SBY sama sekali tidak bisa mengelak dari “kepungan” para petualang politik dari partai-partai politik yang mendukungnya, dan hasilnya terlihat jelas bahwa para pembantu (menteri) presiden adalah para tokoh representasi dari banyak partai politik, kecuali PDIP. Dan yang lebih fatal lagi, akibat dari keinginan untuk menampung “aspirasi” yang sekian banyak tersebut, selain waktu pengumuman yang molor beberapa hari akibat adanya “politik dagang sapi” tersebut jumlah anggota kabinet membengkak melebihi jumlah anggota cabinet sebelumnya yang sebenarnya dikritik habis-habisan dalam kampanye pendukung SBY. Dalam hal ini, SBY telah keluar dari trek system yang benar karena keluar dari prinsip-prisnsip presidensial dan keluar dari prinsip-prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

 

Serangkaian blunder tersebut, sangat mengecewakan bagi saya, mengecewakan bagi salah seorang yang melakukan suatu kajian ilmiah dan realistis untuk menjadi konstituen SBY pada pemilu 2004 lalu. Saya mungkin adalah salah satu dari pemilih yang mempelajari dan mengkaji secara realistis dari berbagai sumber untuk menentukan pilihan pada saat pencoblosan. Saya terus terang tidak setuju dengan pencoblosan yang hanya didasarkan oleh hati nurani apalagi didasarkan pada fanatisme yang emosional.

 

Saya teringat (dan masih memiliki file-nya) bahwa salah satu kebijakan yang dimiliki oleh Partai Demokrat sebagai partai utama pendukung SBY waktu itu mengenai komposisi kabinet adalah : sederhana[1], bahkan rencana kebijakan PD yang saya yakin juga merupakan buah pikiran SBY sebagai pendiri adalah merampingkan atau restrukturisasi beberapa departemen yang dinilai tidak efisien dan efektif karena dirasakan hanya menambah beban negara dan fungsi-fungsinya bisa dijalankan oleh organisasasi lain yang otonom dan non pemerintah. Kemudian hal lain yang menyimpang dari rencana perjuangan PD (SBY) oleh pemerintahan SBY sendiri adalah megenai posisi jabatan kementrian dan jabatan kepartaian[2]. Terlihat SBY juga telah menodai rencana perjuangannya sendiri untuk menerapkan profesionalisme lembaga cabinet yang dipimpinnya, dimana terdapat beberapa menteri yang masih tidak melepaskan jabatan kepartaiannya, bahkan ada menteri yang tentunya atas “restu” Presiden merebut jabatan ketua umum partai setelah dirinya menjadi menteri, dan hal ini diperparah dengan ambisi sang JK yang akhirnya juga menjadi pemimpin parpol. Jadi dalam hal ini,  SBY telah melakukan “penyelewengan” terhadap structure pemerintahan yang dirancangnya sendiri. Membingungkan memang!

 

Sebenarnya kalau kita jeli (walau kala itu sayapun tidak merasa cukup jeli), “dagangan” SBY saat kampanye 2004 lalu sebenarnya sangat minus dalam hal structure dan staff, maksudnya SBY kala itu memang tidak punya kabinet bayangan yang akan menyertainya nanti di pemerintahan. Untuk suatu system pemilu yang demokratis dan ilmiah di negara-negara maju, tentunya pengenalan kabinet bayangan mutlak diperlukan, dan hal inilah yang luput dari prioritas SBY, akhirnya hal itu pula yang “dimanfaatkan” oleh para oportunis politik kala itu saat pembentukan kabinet. Nampaknya memang SBY sendiri yang kurang percaya diri sehingga merelakan celah-celah kepemimpinannya tersebut untuk suatu kondisi tawar menawar politik yang diharapkan mampu memobilisasi suara ke SBY.

 

Dampak dari kekeliruan strategis tersebut tentunya seperti terlihat sekarang ini. Nampak terdapat kelemahan-kelemahan koordinasi disamping kompetensi dari para menteri yang ada. Para menteri yang ada sekarang bagaikan “macan ompong” ketika menghadapi masalah yang kompleks dan krusial, seperti saat menerangkan kebijakan kenaikan listrik, menangani tuntutan buruh, respon terhadap berbagai bencana alam termasuk bencana industri (Lumpur Sidoarjo) dan penanganan masalah ketahanan pangan serta masalah social pelik lainnya.

 

Saya memiliki dugaan (mudah-mudahan benar) bahwa walaupun tidak terjadi reshuffle (hingga saat ini), namun SBY pasti tidak cukup puas dengan kinerja menteri-menterinya, dan itu dibuktikan dengan peranan yang lebih besar dari para juru bicara kepresidenan (termasuk para staff ahli kementrian) untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan public pemerintah dari para menteri yang seharusnya lebih bertanggungjawab langsung. Ditambah lagi dengan pembentukan lembaga-lembaga ekstra seperti tersebut di atas tentunya makin menyiratkan bahwa anggota cabinet yang sudah sangat “gemuk” ini masih belum mencukupi untuk menangani persoalan-persoalan yang ada.

 

Sebenarnya kalau tujuannya hanya untuk lebih menyerap dan mendengar aspirasi atau masukan, SBY seharusnya harus lebih sering berdialog langsung secara dengan semua kalangan dan semua tokoh, jadi tidak perlu dilembagakan secara formal semacam DPP dan UKP3R. Selain tidak efisien, tentunya justru akan memunculkan tudingan-tudingan miring bahwa SBY hanya ingin konsolidasi kekuatan politik seperti selama ini terutama untuk tujuan strategis 2009.

 

Pada akhirnya, saya berkesimpulan bahwa ini semua akibat kelemahan style atau kepemimpinan dari sang Presiden sendiri yang masih kurang “pede” atas kekuatannya sendiri sebagai presiden yang memegang mandate penuh dari puluhan juta rakyatnya. Dalam hal ini, “saran” para oposan untuk “tebar kinerja” layak dipertimbangkan. Artinya kepentingan perhatian pemerintah sebenarnya sederhana saja, yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat secara nyata. Intinya, kekuatan mandate SBY harus lebih diperjelas dan diperkuat dalam berbagai keputusan dan kebijakannya, dan selama itu berfokus pada kepentingan rakyat, pasti akan menuai dukungan rakyat banyak.

---

[1] Pandangan Partai Demokrat mengenai Politik dan Ketatanegaraan sub bidang Kabinet (2004)

[2] Pandangan Partai Demokrat mengenai Politik dan Ketatanegaraan sub bidang Pejabat Negara dan Partai Politik (2004)

Tuhan Ada di Mana-Mana

Poltangan, 3 April  2007 

 

aku jauh…Engkau jauh….

aku dekat…Engkau dekat…

 

Hati adalah cermin…..tempat pahala dan doa menyatu….

 

 

Bait di atas adalah cukilan syair dari lagu “Tuhan” ciptaan Bimbo yang terkenal sepanjang masa. Lagu bercorak religius tersebut sungguh enak didengar, baik karena komposisi musiknya yang bagus maupun syair yang sangat menyentuh perasaan keimanan manusia.

 

Hampir semua orang, sejak lagu ini diluncurkan di tahun 1980-an hingga generasi reformasi kini, baik itu tua maupun muda bahkan dari berbagai macam pemeluk keyakinan atau agama (mungkin karena syairnya universal = lintas agama), sangat menyukai lagu ini.

 

Namun dari dulu ada yang mengganjal di pikiran saya, yaitu dua bait pertama yang saya tulis di atas. Dari bait tersebut dapat diartikan (kalau saya tidak keliru) bahwa “antara manusia dengan Tuhan sang pencipta terdapat hubungan atau interelasi timbal balik atau juga hubungan yang bersifat sebab akibat,” betulkah demikian? Mari kita bahas…

 

Sebagai “Tuhan Trasenden” kita telah (telanjur) meyakini bahwa “zat” ini adalah maha besar-maha agung-maha kuasa. Sudah barang tentu dengan atribut yang demikian “dahsyat” tersebut, kita akan mengasumsikan bahwa Tuhan adalah sesuatu yang tak terbatas baik dari segi ruang dan waktunya dan hal itu tercermin pada penciptaannya, wujudnya, dan kekuasaannya. Keluasan dan keleluasaan inilah yang semestinya merupakan salah satu indikator dari sifat-sifat ketuhanan yang hakiki. Sehingga kalau itu berbatas maka itu bukan Tuhan, demikian pula kalau itu tak berkuasa maka itu pasti bukan Tuhan.

 

Selain itu salah satu sifat Tuhan adalah “yang maha menghendaki,” artinya segala sesuatu yang ada dan terjadi di jagat raya ciptaaannya ini adalah atas kehendaknya, atas inisiatifnya dan bukan karena keinginan atau kemauan mahluknya. Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal pikiran bisa mempelajari dan memahami hukum-hukum alam yang ditegakkan Tuhan dan bisa melakukan kreasi-kreasi atau inovasi untuk kehidupannya di dunia namun tidak akan mampu memanipulasi atau bahkan mengganti hukum-hukum atau aturan alam yang ada.

 

Sebagai ciri atau sifat keutamaan Tuhan sebagai maha adil, ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak memiliki kepentingan apapun atas ciptaan dan mahluknya, maka dari itu Sang Maha Adil ini akan selalu menempatkan segala sesuatunya di jagat raya ini secara seimbang, setara dan selaras. Antara positif dengan negatif, antara kurang dan lebih, antara baik dan buruk, antara pria dan wanita, serta antara antara hitam dan putih. Manusia bisa memilih dan mendapatkan di antara kedua sumbu atau kutub tersebut. Oleh karena itu kita bisa melihat kenyataan bahwa ada orang baik yang kaya, namun ada juga ada orang jahat yang kaya, demikian juga sebaliknya ada orang yang sangat baik tetapi selalu miskin.

 

Kedua kutub atau sumbu yang berbeda dan berlawanan tersebut sebenarnya di mata Tuhan adalah sama, keduanya mengandung makna sebagai alat uji dan cobaan terhadap kadar nilai kebaikan dan ketaatan manusia. Kejadian-kejadian ini bagian dari usaha dan perjudian/peruntungan nasib manusia, jadi Tuhan dengan kemaha-adilannya itu benar-benar menempatkan diri sebagai hakim yang adil. Itu semua juga tak lepas dari salah satu sifat utama Tuhan yang lain, yaitu yang maha pengasih dan lagi maha penyayang.

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan kebesaran, kekuasaan, keadilan, dan penyayangnya, Tuhan pasti akan selalu ada di mana-mana, tiada ruang dan waktu yang luput dari pengetahuan dan jangkauan Tuhan, bahkan Tuhan akan berada di sisi terdekat manusia yang manusia sendiri tidak sanggup menduganya, karena kemanapun manusia menghadap maka di sanalah wajah Tuhan kan berada. 

Keimanan Tanpa Simbolitas

 

Poltangan, 3 April  2007 

 

Keyakinan atau keimanan itu sumbernya adalah abstrak-tak kentara, dia merupakan hasil kerja dari imajinasi-intuisi atau daya khayal yang bergerak melampaui dunia fisik. Tuhan seringkali dianalogikan sebagai suatu zat atau partikel yang terkecil dari apapun sehingga dalam keimanan-ketuhanan, manusia sebenarnya sedang berusaha menjangkau sesuatu yang kasat mata dan atau yang tidak mungkin terdeteksi oleh inderawinya itu.

 

Secara logis dapat digambarkan bahwa keimanan/keyakinan-ketuhanan terletak dalam lingkungan esoteris dan bukannya di lingkungan eksoteris yang nyata. Oleh karena itu keyakinan akan hal tersebut tidak akan bisa terwakili oleh perlambang atau symbol apapun. Simbolitas dari keyakinan-ketuhanan apapun sebenarnya akan mencederai hakekat ketuhanan itu sendiri.

 

Seringkali kita melihat dan mendengar bahwa berbagai konflik antar manusia atau kelompok masyarakat dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan identitas dan keyakinan, dalam bahasa jurnalistiknya adalah isu SARA. Banyak konflik tersebut sebenarnya justru dimulai oleh konflik-konflik kecil atau pertikaian biasa yang akhirnya justru menjadi bertambah besar bahkan meluas setelah munculnya simbol-simbol identitas yang dikedepankan atau dimanpulasi oleh oknum atau kelompok tertentu dan bukan melihat factor objetif yang sebenarnya terjadi. Dan anehnya, setiap setelah konflik antar identitas itu benar-benar nyata terjadi, pihak-pihak yang berkompeten (pemerintah & tokoh masyarakat) justru sering memanipulasi untuk mengatakan tidak terjadi konflik berbau SARA tersebut.

 

Subjektifitas ini muncul karena memang tidak ada keberanian sikap untuk mengatakan kebenaran secara jujur, dan memang salah satu penyakit besar bangsa ini selain korupsi adalah tiadanya sportifitas dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya : dalam berbagai kesempatan saat konflik Maluku terjadi, Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Menko Kesra dan penggagas Deklarasi Malino sering berpidato bahwa apa yang terjadi di Maluku adalah bukan konflik antar agama. Memang, bukan konflik antar agama, karena subjeknya adalah manusia jadi konflik antar umat beragama khususnya antara umat Islam dan Kristen di
sana adalah nyata-nyata terjadi. Dan konflik identitas ini semakin berlarut-larut karena juga merambah ke sector penjaga keamanan (TNI dan Polri), dimana kita bisa melihat bahwa ABRI sebagai institusi yang semestinya hanya memiliki satu identitas (
Indonesia) nyatanya terpecah juga dalam berbagai faksi yang menyiratkan adanya pertikaian identitas.

 

Hal tersebut sangat menyedihkan dan contoh lain di belahan dunia lain pun juga sering terjadi. Kita bisa lihat pertikaian antar faksi Sunni dan Syiah di Irak yang notabene adalah sesama muslim namun sangat terpecah karena factor histories yang berseberangan antara pengikut Ahlul Sunnah dengan pengikut Ali dan Hussein. Hal tersebut tentunya akan sangat memperlemah posisi Irak dan memperlama proses pembentukan pemerintahan demokratis Irak yang bebas dari intervensi
US dan sekutunya. Kita tengok Libanon, yang sebenarnya sangat menyimpan potensi kemajemukan sama halnya dengan Indonesia, namun sejak adanya invasi 24 hari oleh Israel akhir 2006 lalu, masing-masing faksi yang terdiri dari golongan Sunni, Syiah pro Suriah, Kristen Maronit, dan Kelompok Druze mulai terpecah belah, dan ditandai dengan berbagai aksi penculikan dan pembunuhan yang tentunya menimbulkan terror di tengah-tengah masyarakat Libanon yang pluralistic tersebut. Terbunuhnya Menteri Rafik Hariri merupakan bukti perpecahan tersebut, padahal selama ini, kaum Kristen Maronit dipercaya justru sebagai penengah dan pemimpin bagi masyarakat berpenduduk mayoritas muslim tersebut.

 

Hal-hal di atas semestinya menjadikan kita menyadari bahwa penonjolan symbol atau  identitas keyakinan yang telalu demonstrative pada akhirnya justru akan menimbulkan pertikaian dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang senang dengan tindakan kekerasan atau teror sebagai
gaya perjuangannya.  Dan itu semua menuju pada kesimpulan bahwa praktek keyakinan-ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari yang terlalu banyak diselubungi atau dikemas oleh simbol/perlambang sebenarnya hanya akan menurunkan dan melunturkan derajat keimanan manusia. Karena misi dari spiritualitas di dunia ini adalah membangun kehidupan yang baik dan tidak menimbulkan kerusakan.